Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB

Seiring berlakunya UU PDRD yang baru, maka PBB khusus sektor perdesaan dan perkotaan dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Tentunya pemerintah daerah harus segera bersiap diri agar dapat menerapkannya dengan baik. Melalui tulisan ini, penulis mencoba menjabarkan berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah, sebagai bahan rujukan sebelum tenggang waktu persiapan berakhir.

 

Medio September 2009 lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang secara resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kehadiran UU PDRD tersebut akan menggantikan UU PDRD yang lama, yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997.

Penggantian UU ini dipicu karena adanya sejumlah perubahan yang fundamental dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus sektor perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Sebagai informasi, selama ini PBB dan BPHTB merupakan pajak pusat.

Lebih lanjut, dalam UU PDRD yang baru PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) termaktub dalam Bab II Bagian Keenam Belas. Menyusul, BPHTB diatur dalam Bagian Ketujuh Belas pada bab yang sama.

Latar Belakang Pengalihan

Seperti disinggung di awal, UU Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, telah menetapkan bahwa PBB dan BPHTB tergolong sebagai pajak pusat.

Walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota. Cara seperti ini sebenarnya lebih disukai oleh banyak pemerintah kabupaten/kota (pemerintah daerah). Tentu karena pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk memungut pajak tersebut. Pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat. Singkat kata, sebagian besar dari mereka tidak ingin menerima pengalihan ini.

Jika demikian halnya, pertanyaan yang muncul adalah mengapa pemerintah pusat lebih suka untuk mengalihkan PBB P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah? Menurut penulis, jawabannya adalah karena adanya beberapa kenyataan, antara lain:

a.     Mayoritas negara maju menyerahkan urusan Pajak Properti (jika di Indonesia adalah PBB) menjadi urusan pemerintah daerah.

b.     Migas (minyak dan gas bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi, sebaliknya kini sebagai negara yang mengimpor minyak bumi. Akibatnya, sumber pendapatan bagi APBN bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak menempati posisi strategis dalam APBN.

c.     Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah berhasil membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan peleburan dari KPP, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jika diamati, keberadaan PBB dengan sejumlah permasalahan dan tidak diimbangi dengan jumlah penerimaannya, memang bisa dirasakan mengganggu konsentrasi Ditjen Pajak sebagai tulang punggung pemenuhan APBN, sehingga pembentukan KPP Pratama ini merupakan cara cerdas membuat biaya pemungutan PBB menjadi lebih efisien.

Memang, bukanlah hal mudah dalam memprediksi/menargetkan berapa pajak yang akan diperoleh sebuah kabupaten/kota, mengingat sifat Objek BPHTB yang spesifik, tergantung pada volume transaksi perolehan hak atas tanah yang sangat sulit untuk diprediksi setiap tahunnya.

Penerimaan daerah kabupaten/kota bisa mengalami peningkatan/penurunan akibat adanya  pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Peningkatan ini terjadi karena:

a.     Penerimaan PBB P2 dan BPHTB akan sepenuhnya menjadi bagian kabupaten/kota;

b.     Dihapuskannya pengenaan BPHTB untuk waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan (UU PDRD) akan menghapus PP Nomor 111 Tahun 2000 dan PP Nomor 112 Tahun 2000).

Sebaliknya, penurunan penerimaan dapat saja terjadi akibat:

a.     NJOPTKP sekurang-kurangnya Rp10 juta

b.     NPOPTKP sekurang-kurangnya Rp60 juta, sedangkan untuk hibah wasiat satu derajat dan waris diberikan NPOPTKP sekurang-kurangnya Rp300 juta.

NJOP Tak Ada, BPHTB Tak Bisa Dipungut

Jika menyitir bunyi Pasal 185 UU PDRD, maka sejak 1 Januari 2010 pemerintah kabupaten/kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Namun, pemerintah pusat tentu menyadari bahwa tidak semua daerah siap dengan perubahan ini. Diperlukan persiapan-persiapan yang matang sampai pemerintah daerah benar-benar siap untuk menerapkan kebijakan pengalihan ini.

Terkait masa persiapan ini, pemerintah mendelegasikan Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memberikan tenggang waktu kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kelengkapan guna mendukung kebijakan baru tersebut.

Seperti yang diatur dalam Pasal 182 UU PDRD, pemerintah memberikan tenggang waktu sampai dengan 31 Desember 2013. Artinya, suka atau tidak suka, pemerintah daerah harus menerima pengalihan PBB P2 beserta seluruh aspeknya, mulai dari pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pemenuhan hak Wajib Pajak sampai dengan sengketa dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, Jakarta.

Sedangkan, BPHTB dialihkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PDRD, yakni pada 31 Desember 2010. Yang patut disayangkan, sampai dengan saat tulisan ini diturunkan, peraturan pelaksana yang akan mengatur lebih lanjut tentang tahapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB sesuai dengan Pasal 182 tersebut, belum juga diterbitkan. Padahal, bagi pemerintah kabupaten/kota yang sudah matang tingkat persiapannya, mungkin saja ingin secepatnya menerima pengalihan pajak tersebut.

Peraturan tersebut tentu akan menjadi trigger  (pemicu) bagi pemerintah kabupaten/kota untuk segera menerima pengalihan pajak tersebut. Sedang, bagi pihak (pemerintah daerah, red) yang belum siap, ada baiknya segera mempersiapkan perangkatnya dan bila perlu dapat melakukan kegiatan pengamatan (studi banding) terhadap kabupaten/kota yang telah mengambil alih terlebih dulu.

Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang mungkin merasa potensi PBB P2 kurang memadai sehingga memutuskan untuk tidak memungut, maka PBB P2 masih akan menjadi pajak pusat sampai dengan 31 Desember 2013. Namun demikian, keputusan ini akan membawa konsekuensi serius pada BPHTB.

Mengapa? Sebab, sesudah tanggal tersebut, maka UU PBB yang mengatur tentang PBB P2 tidak berlaku lagi, sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 juga tidak ada lagi. Jika NJOP tidak ada, maka harga transaksi dan nilai pasar tidak dapat dibandingkan dengan NJOP. Jika tidak bisa dibandingkan, maka BPHTB tidak dapat dipungut!

Selain itu, kebijakan NJOPTKP minimal Rp10 juta dan NPOPTKP minimal Rp60 juta dan Rp300 juta akan menyebabkan hilangnya potensi pajak. Apabila pemungutan PBB P2 dirasakan tidak menguntungkan,  maka UU PDRD yang baru memperbolehkan Pemda untuk tidak melakukan pemungutan PBB P2 (sudah dijelaskan di atas). Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk tidak memungut PBB, ada baiknya jika terlebih dulu dibuat simulasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB dengan menggunakan data yang selama ini sudah ada pada KPP Pratama.

Hal yang Perlu diketahui Pemerintah Daerah?

Dalam rangka menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB, maka ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang secara garis besar, dapat penulis kelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:

a.  Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Mengatur pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah. Untuk itu pemerintah harus berupaya untuk menyusun agar prosedur pemungutan pajak menjadi efektif.

Salah satu rekomendasi International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1997 agar Indonesia keluar dari krisis ekonomi adalah dibentuknya kantor pajak baru, yaitu LTO (large tax payer office/Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar). Dari sinilah berkembang ke arah yang lebih luas lagi, yaitu reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan (Depkeu). Salah satu hasil nyata dari reformasi birokrasi tersebut khususnya di kubu Ditjen Pajak adalah terbentuknya KPP Pratama.

Selain berhasil menerapkan administrasi modern, KPP Pratama juga telah mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Petugas pajak takut melanggar peraturan sehingga korupsi dapat diminimalkan dan pelayanan kepada Wajib Pajak semakin baik. Hal ini berarti, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, permohonan tentang penerbitan SPPT baru kini dijanjikan selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan catatan seluruh berkas adalah lengkap dengan syarat tidak membutuhkan inspeksi ke alamat objek pajak.

Dengan adanya pengalihan PBB P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, sama saja artinya dengan memindahkan birokrasi. Pertanyaannya,mampukah kabupaten/kota memberikan pelayanan prima pada Wajib Pajak sebagaimana layanan yang telah diberikan oleh KPP Pratama?

Menjawab hal tersebut, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Semestinya, pemerintah daerah minimal bisa mengimbangi performa dari KPP Pratama. Artinya, pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Wajib Pajak PBB dan BPHTB) sebagaimana yang telah diberikan oleh KPP Pratama.

Satu hal lagi, sistem administrasi modern perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak, telah memaksa Ditjen Pajak untuk menciptakan aturan/SOP (standard operating procedure) baru ataupun menyempurnakan SOP yang telah ada. Semoga pemerintah kabupaten/kota juga mampu menciptakan SOP dengan kualitas minimal sama dengan yang sebelumnya.

b. Administrasi PBB P2 dan Pengelolaan BPHTB

Sebelum menerima kebijakan pengalihan ini, sebaiknya pemerintah kabupaten/kota melakukan sosialisasi terlebih dulu. Tidak hanya mengenai alamat kantor yang baru, peluang dikenakannya BPHTB lebih tinggi untuk waris, hibah wasiat dan lain-lain, tapi juga perlu diimbangi sosialisasi tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Di mana dalam ketentuannya ditetapkan minimal Rp60 juta per Wajib Pajak dan Rp300 juta untuk hibah wasiat satu derajat dan waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.

Dalam proses administrasi dan pengelolaan PBB P2 ini tentu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Salah satunya dibutuhkan SDM untuk penilai (appraiser/valuer) dan operator console. Profesi Penilai dibutuhkan untuk menghitung NJOP khususnya objek khusus dan objek non standar contohnya, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol, kampus, rumah sakit, hotel, restoran, lapangan golf, gedung bioskop, apartemen, pusat perbelanjaan/mall, SPBU, menara seluler, toko, ruko, pabrik, bendungan PLTA, pembangkit listrik tenaga panas bumi/PLTP, tambak ikan, areal pembudidayaan ikan/kerang mutiara, areal penangkapan ikan di laut, perumahan, pertanian dan lain-lain.

Penilaian properti yang dilakukan oleh tenaga penilai tidak semata ditujukan untuk menentukan NJOP, tetapi dapat juga untuk tujuan yang lain, misalnya menilai aset daerah, pembebasan tanah yang adil, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, perbankan, asuransi, tukar guling, pembebasan lahan dan lain-lain.

Selain melakukan kegiatan penilaian, seorang penilai harus mampu melakukan pemetaan, dari tingkat konvensional sampai dengan pembuatan peta digital. Namun sayang sekali, sampai hari ini, satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal untuk mencetak penilai adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Gadjah Mada pada Program Pasca Sarjana (S-2).

Lebih lanjut, proses pendistribusian SPPT kepada Wajib Pajak sering melibatkan peran serta aparat mulai dari RT, RW, kepala desa dan camat. Oleh karena itu, jerih payah mereka hendaknya dihargai sewajarnya. Diharapkan jangan berlebihan dalam memberikan punishment terhadap mereka. Jerih payah para pejabat seperti notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, badan pertanahan dan pejabat di pengadilan juga semestinya jangan dilupakan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 UU BPHTB ataupun Pasal 91 UU PDRD.

Tidak hanya SDM, perangkat lain yang juga diperlukan dalam pengalihan PBB P2 dan BPHTB adalah Kantor Pelayanan PBB (KP PBB). Bila dulu, nama KP PBB adalah sesuai dengan nama kabupaten ataupun kota, misalnya KP PBB Kota X. Kemudian, jika terpaksa dilakukan pemekaran kantor, maka dibentuklah KP PBB Kota X Satu, KP PBB Kota X Dua, KP PBB Kota X Tiga dan seterusnya.

Sekarang, nama KPP Pratama tidak lagi berdasarkan nama kabupaten ataupun kota, tetapi cenderung kepada nama kecamatan, bahkan nama kelurahan. Artinya, dalam pendirian/pembentukan kantor-kantor baru, maka pemerintah kabupaten/kota pun sebaiknya mengadopsi KPP Pratama, terutama untuk kota besar semacam Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Palembang dan kota lainnya. Hal ini ditujukan untuk memperluas cakupan pelayanan dan cakupan penggalian potensi, tentunya dengan mempertimbangkan biaya yang harus disediakan.

c.   Pemahaman Metode Penilaian Objek PBB

Dalam menilai Objek PBB, digunakan 2 (dua) metode penilaian, antara lain:

a.    Penilaian Individual

Adalah suatu cara penilaian terhadap Objek PBB dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek PBB. Kegiatan penilaian individu diterapkan untuk objek pajak non standar, objek pajak khusus maupun objek pajak yang bernilai tinggi (NJOP-nya lebih dari Rp1 miliar).

b.   Penilaian Massal

Dibutuhkan cara yang cepat untuk menilai Objek PBB yang berjumlah ribuan bahkan jutaan. Caranya adalah dengan menggunakan penilaian massal, yaitu suatu metode penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang biasanya disebut dengan Computer Assisted Valuation (CAV).

d. Pemahaman tentang Karakter PBB P2 dan BPHTB

Sebagai langkah awal untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB, sudah seharusnya para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota mengetahui perbedaan antara bea dan pajak, serta perbedaan antara bumi dan hak atas tanah. Tidak sedikit pula masyarakat yang belum mengerti mengapa dinamakan PBB bukannya Bea Bumi dan Bangunan (BBB) ataupun Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB). Juga, mengapa dinamakan BPHTB, bukannya Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB) ataupun Bea Perolehan Bumi dan Bangunan (BPBB).

Walaupun UU BPHTB sudah berumur hampir 12 tahun, tidak sedikit petugas pajak yang salah memahami dan menerapkannya. Misalnya tidak memahami apa yang menjadi objek, tidak memahami NPOPTKP, tidak memahami filosofi waris sehingga dikenakan BPHTB yang memberatkan Wajib Pajak, tidak mengetahui hakikat Surat Tagihan BPHTB (STB), Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) dan Surat Keterangan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT). Akibatnya sering terjadi salah penerapan undang-undang.

Ada juga isi dari UU PDRD yang harusnya dijelaskan secara panjang lebar, tetapi dijelaskan hanya dengan dua kata yaitu cukup jelas. Oleh karena itu, untuk memahami secara benar UU PDRD khususnya bagian Ketujuh Belas, maka harus dilakukan penafsiran secara historis (merujuk kembali kepada UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000).

Satu lagi, pada Pasal 2 UU BPHTB (ataupun Pasal 85 ayat (2) UU PDRD) penulis menyebutnya sebagai objek eksplisit. Objek ini sangatlah jelas. Sebaliknya, objek implisit (Pasal 85 ayat (4) huruf d UU PDRD) masih remang-remang. Objek implisit akan menjadi terang benderang manakala peraturan yang menjelaskannya ada dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Tetapi sayang, sampai hari ini pun peraturan penjelas tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjelaskannya, mengingat BPHTB sering menyerempet kepada ranah BPN.

Peraturan yang kurang jelas, akan menimbulkan salah persepsi yang dapat memicu munculnya sengketa. Contohnya PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (PBB P3) misalnya perkebunan dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar dalam hal tertentu bisa dituntut sebagai PBB P2. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang sama antara Ditjen Pajak dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan objek apa saja yang tergolong PBB P2 atau PBB P3.

Contoh lainnya adalah kuburan komersil, sekolah swasta komersil atas nama yayasan, rumah sakit komersil atas nama Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM). Dikenakan atau tidaknya objek tersebut, tampaknya pemerintah kabupaten/kota perlu memahami peraturan dengan baik dan benar.

Pemahaman peraturan PBB P2 dan BPHTB lainnya adalah seputar pemahaman aturan sengketa pajak. Pada dasarnya, dalam keberatan pajak terkandung sebuah sengketa, tepatnya adalah sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak. Dengan demikian, pengalihan PBB P2 dan BPHTB berakibat juga pada pemindahan sengketa pajak ke kabupaten/kota. Tidak tertutup kemungkinan, sengketa tersebut akan terbawa ke Pengadilan Pajak. Pengalihan PBB P2 dan BPHTB harus tetap memerhatikan proses keberatan yang lama prosesnya sampai 12 bulan, pembetulan yang jangka waktunya sampai dengan daluarsa, dan lain-lain.

Sementara itu, pengalihan PBB P2 dan BPHTB tentunya dialihkan juga tentang data Objek dan Subjek PBB P2 dan BPHTB. Hal ini tentu akan memudahkan dalam proses penindakan terhadap daluarsa penetapan, penagihan dan pidana. Contoh yang paling sederhana adalah jangan sampai terjadi pembayaran ganda, misalnya Wajib Pajak yang sudah membayar PBB, akan dipaksa membayar lagi manakala ia tidak bisa menunjukkan bukti pembayarannya (Surat Tanda Terima Setoran).

Lebih lanjut, pengalihan PBB P2 dan BPHTB ini seharusnya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi masuknya arus modal ke kabupaten/kota. Contohnya, keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk hak atas tanah akan berakibat pada makin tingginya BPHTB yang harus dibayar oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Mengapa? Karena NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) pemberian hak baru adalah nilai pasar, jika tidak diketahui maka NPOP adalah NJOP PBB. Artinya semakin lama, maka NJOP makin tinggi. Solusinya adalah perlu koordinasi yang lebih baik lagi dengan BPN sebagai pihak yang menerbitkan SKPH.

Pemahaman seputar produk/keluaran PBB juga sepatutnya menjadi perhatian. Pasalnya, produk/keluaran PBB, misalnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sering dianggap masyarakat sebagai bukti pemilikan hak atas tanah. Padahal SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Anggapan ini semakin dipertegas oleh BPN yang masih mensyaratkan SPPT sebagai salah satu bagian dalam proses pendaftaran tanah. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, ada baiknya jika SPPT nihil tetap diterbitkan.

Selain itu, sebagian besar masyarakat juga enggan untuk mengetahui BPHTB, sehingga segala macam urusan BPHTB diserahkan kepada para pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU BPHTB (Pasal 91 UU Nomor 28 Tahun 2009). Lebih jauh lagi adalah bahwa masyarakat tidak tahu bahwa sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu (misalnya pengurangan) yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan, yang dapat menyebabkan berkurangnya pembayaran BPHTB dan ini adalah legal/sah.

e. Hal Krusial Lainnya

Dewasa ini, Ditjen Pajak sudah merintis jalan untuk mempublikasikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi melalui internet. Harapan dari publikasi NJOP bumi adalah agar tercipta transparansi pembentukan NJOP serta meningkatkan peranan masyarakat dalam pembentukan NJOP.

Dalam hal ini, Ditjen Pajak memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah ataupun swasta. Misalnya, agar dapat tercipta NJOP yang mendekati nilai pasar, maka perlu kerja sama dengan pihak broker properti. Mengingat sampai hari ini tidak ada kewajiban bagi broker properti untuk melaporkan data listing dan data transaksi usahanya. Berbeda dengan notaris/PPAT yang selalu memberikan laporan setiap bulannya.

Contoh lain adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya berbatasan satu dengan yang lain sehingga NJOP bumi di daerah yang saling berbatasan adalah sama, tentunya dengan syarat mempunyai sifat fisik, fasilitas, aksesibilitas yang sama/serupa. SPPT PBB atas objek yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya diterbitkan, dan tidak perlu dikenakan PBB. Hal ini semata-mata ditujukan untuk mengetahui nilai asetnya sebagai bagian awal dari Manajemen Aset Daerah yang lebih luas lagi.

Memang, peraturan membolehkan kegiatan pendataan Objek dan Subjek PBB dilakukan oleh pihak ketiga (swasta). Tetapi sayang, mutu/kualitas produk/output yang dihasilkan pihak ketiga tidak lebih baik dari produk/output yang dihasilkan oleh fungsional penilai PBB. Oleh karena itu, prinsip hati-hati dan waspada harus selalu dikedepankan agar kesalahan yang selama ini terjadi tidak akan terulang kembali. Tentu pemerintah kabupaten/kota pasti mampu memaksa pihak broker properti untuk melaporkan data-data tersebut. Hal ini pun dapat diberlakukan kepada pengembang properti.

Bahasan selanjutnya adalah selama ini NJOP selalu digunakan untuk kepentingan PBB. Namun, bukan tidak mungkin jika NJOP tidak hanya digunakan untuk kepentingan PBB, tetapi juga dapat digunakan untuk segala tujuan. Alangkah baiknya jika NJOP bisa menjadi single value for multi purpose (SVMP). Contoh sederhana adalah jika untuk kepentingan PBB, masyarakat menginginkan NJOP yang rendah, tetapi manakala ditujukan untuk tujuan ganti rugi, maka masyarakat tidak mau menggunakan NJOP karena dianggap terlalu rendah nilainya.

Penutup

Bagaimanapun juga, langkah terbaik yang seharusnya ditempuh para pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan baru ini adalah segera membenahi dan melengkapi segala kekurangan yang ada. Seyogyanya, segala hambatan dianggap sebagai tantangan dan segala kekurangan menjadi peluang ¢